Kepala UPTD/Samsat Sijunjung, H. Wirman Wahab,SE, mengatakan, dipilihnya Sungai Tambang sebagai lokasi pelayanan Samsat keliling, karena daerah tersebut berada ditempat strategis dan mudah dijangkau dari nagari-nagari, yang berada di Kecamatan Kamang Baru.         

“Selain itu, di daerah ini banyak terdapat kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, sementara mereka berada jauh dari ibukota kabupaten. Untuk mempermudah pemilik kendaraan membayar pajak, maka kita sengaja melaksanakan Samsat keliling guna mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak,” katanya.

Menyinggung kesadaran warga Kabupaten Sijunjung dalam pembayaran pajak kendaraan, Wirman mengakui, tingkat kesadaran masyarakat Sijunjung sangat tinggi dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan.Rata-rata setiap hari ada sekitar 70 unit kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang dibayar pajak oleh pemiliknya.

“Dalam pembayaran pajak ini, kita sudah bertekad memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak, tak perlu menunggu lama, asal persyaratannya lengkap, dalam waktu 60 menit sudah dapat diselesaikan,” ujarnya.

Target yang dibebankan pada UPTD Sijunjung, setiap bulannya sebesar Rp400 juta. “Insya allah, target tersebut tercapai setiap bulannya, dan saat ini sudah berhasil diperoleh pajak kendaraan sebesar Rp2,5 milyar, dari target tahun 2008 sebesar Rp4,3 milyar,” jelasnya.

Dari potensi pajak kendaraan sebesar Rp4,3 milyar tersebut, kontribusi pajak kendaraan untuk Pemda Sijunjung tahun 2008 ini dianggarkan Rp4,6 milyar. Sedangkan dari bagi hasil direncanakan sebesar Rp8,8 milyar.

“Kalau dilihat kontribusi ke Pemda Sijunjung, ternyata jumlahnya lebih besar dibanding potensi pajak. Kekurangannya itu merupakan subsidi dari daerah-daerah penghasil pajak terbesar, seperti Kota Padang dan Bukittinggi,” terang Wirman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Ketua KPU periode 2007-2012 adalah Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A.